Open Talk Pemira, Soroti Pengkaderan dan BHP

Plasa dr Angka, ITS Online - Dalam Open Talk yang digelar Kamis (21/5) kemarin, setiap mahasiswa yang hadir berkesempatan bertanya kepada para pembicara tanpa batasan tema. Praktis, yang muncul adalah pertanyaan isu-isu panas seputar kampus seperti pengkaderan dan UU BHP.

Isu kaderisasi mengawali Open Talk kali ini, mengingat proses kaderisasi di ITS yang sarat dengan berita miring dan rawan sorotan. Dalam diskusi, kedua capres sepakat menginginkan adanya perubahan dalam proses kaderisasi agar menjadi lebih baik dengan tidak mengulang kesalahan tahun sebelumnya.

“Proses kaderisasi nanti dibuat semacam Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) yang terstruktur dan ada standarisasinya,” ungkap Nanda Kiswanto. Selain itu Nanda juga menambahkan bahwa dalam proses itu nantinya harus zero deffect atau nol kerusakan.

Sementara itu Muhammad Ersyad memberikan alternatif supaya pengkaderan kembali ke tujuan awal kaderisasi. “Kaderisasi selama ini tidak melihat tujuan awalnya, selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Ersyad mempertanyakan.

Dalam sesi salanjutnya pertanyaan berkutat pada penerapan UU BHP dalam kampus ITS. “Jika BHP benar-benar diterapkan di ITS, kabinet saya pertama-tama akan memperjelas tentang makna BHP,” tambah Nanda. Selain itu Nanda juga memberikan sebuah alternatif subsidi silang untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan operasional kampus yang akan ditanggung mahasiswa nantinya.

Lebih lanjut, nantinya BEM akan melakukan pengawalan terhadap aset-aset kampus jika BHP telah disetujui. “Jangan sampai nantinya stadion malah banyak dipakai oleh orang luar,” ulas Mahasiswa Teknik Industri ini.

Ersyad punya pandangan lain dalam hal ini. Mahasiswa Teknik Mesin ini mengungkapkan kekhawatirannya terhadap komersialisasi pendidikan yang bakal terjadi. “BHP itu sangat sulit diterima jika dikaitkan dengan cita-cita pendidikan dan bisa membuat orientasi pendidikan sulit dipegang,” ulas Ersyad.

Mantan Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin (HMM) ini memaparkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika BHP nantinya di setujui. “Jangan sampai nanti komersialisasi pendidikan mengorbankan mahasiswa,” aku mahasiswa angkatan 2006 ini. Ersyad Menambahkan, BEM bisa melakukan pengawalan dalam setiap bentuk kerjasama dengan pihak luar yang berhubungan dengan penutupan biaya operasional kampus. (hoe/mtb)